Ilustrasi proyek pembangunan. - Harian Jogja/freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—DPUPRKP Gunungkidul mengaku akan banyak menggantungkan pengerjaan infrastruktur pada dukungan pemerintah pusat tahun 2026. Langkah ini diambil karena anggaran daerah kembali tertekan imbas efisiensi dan pemangkasan TKD.
Potensi bantuan pusat dinilai menjadi peluang, terutama melalui Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi. Dinas berharap alokasi Rp200 miliar untuk pembangunan irigasi yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dapat terealisasi tahun depan.
Proyek jalan Kepek–Ngobaran juga menjadi prioritas untuk diajukan kelanjutannya. Dari total 4,3 kilometer, baru 800 meter yang tuntas tahun ini, sehingga masih ada 3,5 kilometer yang menunggu pendanaan 2026. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan SPAM juga mendesak karena hampir seluruh kelurahan masih rawan kekeringan.
Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto menyatakan bahwa refocusing anggaran kembali menjadi tantangan pihaknya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah soal infrastruktur. Namun peluang bantuan dari pusat, khususnya melalui program Inpres Jalan Daerah maupun Inpres Irigasi bisa dimanfaatkan sebagai dukungan pendanaan.
"Untuk irigasi karena berkaitan dengan program ketahanan pangan mudah-mudahan kami dapat Rp200 miliar tahun depan. Itu dibangun oleh pemerintah pusat dan masih rencana,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).
Sementara untuk infrastruktur jalan daerah, pihaknya berharap kembali mendapat porsi pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu proyek yang diharapkan berlanjut yakni ruas jalan Kepek–Ngobaran. Dari total kebutuhan 4,3 kilometer, baru 800 meter yang rampung tahun ini. “Masih kurang 3,5 kilometer. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di 2026,” katanya.
Di sisi lain untuk jalan kabupaten, Rakhmadian menyebut rencana perbaikan memang ada, tetapi detail dan anggarannya masih menunggu hasil evaluasi gubernur dari APBD yang disahkan belum lama ini. "Anggaran kami besarannya belum final untuk tahun depan, tapi yang pasti terdampak efisiensi. Makanya kami juga mengandalkan dukungan dari pusat," ujarnya.
Tak hanya proyek jalan dan irigasi, DPUPRKP Gunungkidul menyebut kebutuhan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayahnya juga masih cukup besar. Hampir seluruh kelurahan disebut masih memerlukan penanganan, terutama mengingat karakter wilayah Gunungkidul yang rawan kekeringan.
Ketua Tim Kerja Permukiman dan Penyehatan Lingkungan DPUPRKP Gunungkidul, Yuliana Dwi Arsanti menyebut, pihaknya hanya mengandalkan APBD di tahun 2026 untuk pengerjaan proyek SPAM. Dukungan provinsi dan pusat kata dia juga belum dapat dipastikan di tengah keterbatasan anggaran.
Tahun 2025, tidak ada intervensi pembangunan air bersih dari DIY, sementara informasi untuk 2026 belum diterima. Selama ini, bantuan luar daerah untuk air bersih selain dari APBD juga berasal dari APBN melalui program seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), tetapi program tersebut juga tidak berjalan pada 2025 dan 2026 nanti.
"Ke depan kami akan berupaya memperkuat data kebutuhan, menjaga koordinasi dengan kementerian dan memastikan setiap lokasi memiliki prasyarat teknis sebelum diusulkan untuk intervensi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
