Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12 - 2025).
JOGJA— Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12/2025).
Dua penghargaan tersebut meliputi Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.
“Penghargaan ini memberikan motivasi bagi aparatur pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bahwa semua harus menciptakan birokrasi yang good dan clear governance sebagai representasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Luthfi usai acara.
Dengan capaian tersebut, Pemprov Jateng menegaskan komitmennya mempertahankan sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Isu integritas juga diposisikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Penguatan integritas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2025–2029 dan menjadi bagian dari 136 program gubernur. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas ASN, penerapan zona integritas di OPD hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Pemprov juga memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui dukungan anggaran dan peningkatan kompetensi SDM agar pengawasan dapat menjangkau hingga tingkat desa. Upaya itu dipadukan dengan pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, dan mitigasi benturan kepentingan, yang seluruhnya disinergikan dengan Stranas PK dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Berintegritas (SBI) yang berjalan sejak 2023 kini mencakup 104 sekolah, terdiri atas 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB. Program tersebut menekankan penanaman nilai integritas, penyusunan rencana aksi, hingga penguatan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan dan praktik tidak jujur.
Inisiatif Desa Antikorupsi juga terus diperluas. Sejak direplikasi pada 2022, program ini telah berkembang di 29 kabupaten dengan 113 desa berstatus antikorupsi pada 2025, serta 297 desa lainnya tengah berproses menuju sertifikasi.
Berbagai upaya ini membuahkan peningkatan signifikan. Reformasi birokrasi Jateng mencatat angka 91,28; akuntabilitas kinerja 82,63; dan SPIP berada pada Level 3 dengan skor 3,471. Indeks efektivitas pencegahan korupsi berada di Level 3 (3,096), manajemen risiko di 3,378, dan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100% dari 1.840 wajib lapor.
Pada 2024, nilai MCP KPK Jateng mencapai 90,8, sementara skor Stranas PK 2023–2024 menyentuh 98,29, tertinggi secara nasional. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
