Logo Komite Olimpiade Internasional (IOC). Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang menolak kehadiran atlet Israel pada Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta demi menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sikap Indonesia yang menolak keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta merupakan tindakan konsisten yang didukung konstitusi dan harus dipertahankan.
“Kami harus mendukung pernyataan Presiden di sidang umum ke-80 PBB. Beliau sangat keras terhadap Israel dan belum bisa membuka hubungan diplomatik," kata Fikri dikutip di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Hal tersebut dia sampaikan merespons keputusan Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) yang mengimbau federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia setelah ada kebijakan pembatalan visa terhadap kontingen senam Israel beberapa waktu lalu.
Fikri menjelaskan bahwa perspektif DPR dalam isu ini adalah perspektif politik dan kebijakan. Ia juga menyoroti sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap isu Israel.
"Masyarakat Indonesia kan sangat sensitif ini terhadap isu Israel yang sampai sekarang masih belum mau mengakui Palestina dan sebagainya. Pak Presiden pun tetap konsisten selama Israel belum mau mengakui Palestina, ya selama itu juga Indonesia tidak mau mengakui Israel," kata dia.
Fikri mengaku khawatir apabila Israel diizinkan bertanding di Tanah Air, hal tersebut akan memicu terjadinya eskalasi penolakan dari masyarakat yang jauh lebih besar di Indonesia dan berpotensi mengganggu kondusivitas kegiatan.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu juga menyoroti adanya standar ganda atau inkonsistensi dari IOC. Ia membandingkan IOC pernah melarang atau menangguhkan negara lain, seperti Rusia yang melakukan invasi, tetapi memiliki sikap berbeda terhadap Israel.
"Kami enggak mau ya, mengungkit IOC, karena hipokrit juga ya, karena juga tidak konsisten di beberapa negara," kata Fikri.
Ia menekankan bahwa sanksi dari IOC tidak boleh menyurutkan sikap Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina. Meskipun Indonesia berisiko kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah, Fikri mengaku optimistis bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu prestasi olahraga nasional maupun internasional.
Ia memastikan arahan Presiden untuk konsisten itu didukung penuh oleh jajaran menteri. Fikri juga berharap Komite Olimpiade Indonesia dapat menjaga konsentrasi pada 17 cabang olahraga yang dipertandingkan di olimpiade dan fokus pada pencapaian prestasi di tingkat global.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan atau dasar yang kuat ketika membatalkan visa kontingen senam Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
"Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," kata Erick.
Menpora mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel demi menghormati keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari upaya turut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Dia memahami keputusan itu membawa konsekuensi, dimana selama Indonesia tidak dapat menerima kehadiran Israel, IOC memutuskan Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, dan kegiatan lain di bawah payung Olimpiade.
Namun, dia menegaskan Kemenpora dan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan dan pembangunan pusat latihan tim nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
