Bentuk TPR baru yang berlokasi di kawasan Panti Parangtirits. Dok Dinas Pariwisata Bantul
Harianjogja.com, BANTUL – Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengakui tempat pemungutan retribusi (TPR) baru yang berada di selatan JJLS belum berfungsi optimal. Selain kondisi fisik bangunan yang kurang representatif dan lokasi yang berada di jalan nasional membuat banyak wisatawan lolos dari pungutan retribusi.
TPR Parangtritis diketahui telah dipindahkan ke dekat makam Syekh Bela-Belu seiring dengan beroperasinya Jembatan Pandansimo. Pemindahan ini disebut bertujuan untuk mencegah kebocoran retribusi wisatawan yang datang dari sisi barat. “Kami akui semua TPR yang sekarang ada itu belum ideal, baik yang di Jalan Parangtritis maupun yang lain itu semua belum ideal,” kata Kepala Dispar Bantul, Saryadi, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, TPR Parangtritis yang baru memang sudah berupa bangunan permanen, tetapi ukurannya kecil dan tidak memiliki area teduh bagi petugas, terutama saat hujan. Selain itu, pos tersebut tidak memiliki fungsi untuk menjaring kendaraan secara efektif seperti di lokasi lama.
“Kondisinya sekarang ibaratnya hanya mencegat di jalan. Bangunannya kecil dan tidak ada pembatas lajur, jadi tidak efektif untuk menjaring wisatawan yang lewat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, posisi TPR yang baru itu juga berada di jalan yang berstatus jalan nasional, sehingga Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk membangun struktur melintang di jalan seperti di TPR lama. Dampaknya, kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi seringkali tidak sempat dihentikan.
“TPR yang baru tidak terlihat dari jauh dan tidak ada pembatas jalan. Jadi risikonya tinggi bagi petugas kalau menghentikan kendaraan mendadak,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, banyak wisatawan yang lolos tanpa membayar retribusi masuk kawasan wisata Parangtritis. Namun, Saryadi menegaskan keselamatan petugas tetap menjadi prioritas utama. “Demi keamanan, kadang-kadang memang dibiarkan lewat. Kasihan juga teman-teman petugas yang harus berdiri di tengah jalan, kehujanan, kepanasan. Ini jelas memengaruhi semangat mereka,” ujarnya.
Ke depan, Dispar Bantul berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan metode TPR, termasuk kemungkinan perubahan status jalan Parangtritis menjadi jalan kabupaten agar bisa dibangun TPR yang lebih representatif. “Kalau mau ideal, Pemkab harus mencari tanah yang memadai dan status jalan di selatan perempatan JJLS diturunkan menjadi jalan kabupaten. Dengan begitu bisa dibuat TPR yang punya lajur dan fasilitas lengkap seperti di lokasi lama,” kata Saryadi.
Ketua Komisi B DPRD Bantul, Arif Haryanto menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran retribusi daerah setelah TPR lama dipindahkan ke lokasi baru. Petugas kata dia harus tegas kepada wisatawan yang ngeyel demi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata.
“Selama ini banyak pengunjung dari utara yang mengaku hanya lewat atau mau ke Gunungkidul, padahal tetap menikmati fasilitas wisata Bantul. Kalau dibiarkan, PAD bisa terus bocor,” ujarnya.
Menurut Arif, pihaknya beberapa waktu lalu bersama OPD terkait juga telah menganggarkan pembangunan bangunan semi permanen untuk mengganti tenda darurat yang kini dipakai di TPR sepanjang pantai Bantul. Dengan begitu, kata dia kenyamanan petugas diharapkan tetap terjaga saat bekerja terutama saat akhir pekan.
"Yang tenda darurat nantinya akan diganti dengan bangunan semacam panggung. Ya cukup representatif dibandingkan yang sekarang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
