Bapanas Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Cadangan Pangan Bencana

Foto ilustrasi beras. - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) yang akan digunakan dalam penanganan bencana alam sepanjang 2026.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan penyediaan CPP untuk kondisi bencana dan keadaan darurat merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

"Terkait itu, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama tahun 2026 ini," kata Sarwo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Menurut dia, pemerintah memastikan cadangan pangan yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang terdampak bencana alam.

Bapanas dapat menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana.

"Dalam hal ini, Bapanas dapat menugaskan Perum Bulog untuk distribusi bantuan bencana alam," ujarnya.

Selain anggaran khusus penanganan bencana, pemerintah juga mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua yang berlangsung pada Juli, Agustus, dan September 2026.

Kedua skema tersebut dapat digunakan secara beriringan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana.

Bantuan Beras untuk Korban Gempa NTT

Salah satu penyaluran bantuan pangan saat ini dilakukan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bapanas mencatat sebanyak 6.800 ton beras telah dialokasikan untuk lima kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.

Sarwo memperkirakan nilai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp95,2 miliar apabila beras dihitung dengan asumsi harga Rp14.000 per kilogram.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," jelasnya.

Hingga 19 Agustus 2026, bantuan beras untuk lima kabupaten tersebut terdiri atas 990,3 ton dari program bantuan bencana dan sekitar 5.810 ton dari program bantuan pangan beras reguler.

Rinciannya, Kabupaten Manggarai memperoleh 81,63 ton bantuan bencana dan 1.790 ton bantuan pangan reguler. Manggarai Timur mendapat 153,78 ton bantuan bencana dan 1.660 ton bantuan pangan reguler.

Kabupaten Ngada mendapat 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Sementara Kabupaten Sikka memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan 1.280 ton bantuan pangan reguler.

Adapun Kabupaten Nagekeo memperoleh 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Bapanas Percepat Penyaluran Bantuan

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran bantuan pangan bagi korban bencana dilakukan secara cepat dan tidak boleh terhambat proses administrasi yang panjang.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.

Berdasarkan data per 21 Agustus 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional mencapai 5,17 juta ton.

Ketersediaan tersebut menjadi salah satu penopang pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan untuk masyarakat yang terdampak bencana maupun menghadapi kondisi darurat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara