Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti - Harian Jogja / Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL—Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bantul mulai menyiapkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan tahun anggaran 2026. Beberapa dinas telah melakukan evaluasi dan membangun kolaborasi lintas sektor agar pendapatan daerah tetap tumbuh.
Upaya ini dilakukan antara lain akibat kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlanjut di tahun depan dan untuk menyeimbangkan postur APBD. Sebagian besar penerimaan Bantul masih mengandalkan transfer pusat yang porsinya mencapai 56,06% dari total pendapatan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan, seluruh perangkat daerah ke depan diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan pihak lain sesuai regulasi. Hal ini penting mengingat tren dana transfer dari pusat cenderung menurun, sementara kebutuhan fiskal daerah terus meningkat.
"Tantangan kami ke depan adalah bagaimana PAD tetap naik tanpa menaikkan tarif pajak. Jadi solusinya hanya satu: memperkuat kerja sama dengan semua pihak, mulai dari kalurahan, kapanewon, bahkan sampai ke tingkat dukuh dengan tetap memperhatikan aspek hukum," ujar Istirul, Selasa (21/10/2025).
Dari jabatannya, Istirul menyebut akan mencoba memaksimalkan pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah ini agar semakin profesional dengan metode digitalisasi.
Ia menyebutkan, hingga Oktober 2025 capaian PAD dari sektor BPHTB sudah mencapai Rp84 miliar dari target Rp102 miliar dan diyakini akan tercapai penuh di akhir tahun. "Kami optimistis tercapai dan justru sekarang ini momentum untuk membangun profesionalisme dan digitalisasi pelayanan agar penerimaan lebih cepat, akurat, dan transparan," katanya.
Sementara dari sektor wisata, Dinas Pariwisata setempat masih berjuang mengejar target PAD yang pada 2025 ditetapkan sebesar Rp49 miliar. Hingga Oktober, realisasinya baru mencapai sekitar Rp20 miliar lebih, atau belum separuh dari target.
Kepala Dispar Bantul, Saryadi, menyebut kondisi itu di luar prediksi, terutama karena penurunan tajam kunjungan dari segmen studi tour yang selama ini menjadi tulang punggung wisata pelajar.
"Kondisi ini membuat kami harus merumuskan ulang strategi promosi. Ke depan, wisata minat khusus dan edukasi akan coba kami perkuat supaya ada diversifikasi pengunjung," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
