Harianjogja.com, JAKARTA— Wacana penerapan skema war ticket haji memicu perhatian, namun DPR menilai persoalan mendasar justru ada pada panjangnya antrean keberangkatan yang bisa mencapai puluhan tahun. Percepatan bagi jamaah dengan kondisi khusus dinilai lebih mendesak untuk dibahas.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan sekadar polemik war ticket, melainkan bagaimana mempercepat antrean bagi lansia dan jamaah berisiko tinggi. “Isunya bukan sekadar war ticket, tetapi bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi lansia, bagi yang berisiko tinggi, dan bagi mereka yang tidak memungkinkan menunggu waktu yang terlalu panjang,” ujarnya dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia menilai kebijakan percepatan antrean bisa menjadi solusi konkret bagi jamaah yang tidak memungkinkan menunggu terlalu lama. Dengan kondisi saat ini, masa tunggu di sejumlah daerah bahkan bisa mencapai puluhan tahun.
“Kita tidak ingin ada orang yang harus menunggu 30 atau 40 tahun lagi untuk berangkat haji, sampai mereka bertanya apakah masih memiliki umur atau tidak saat giliran itu tiba,” katanya.
Maman menegaskan Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendukung penyelenggaraan haji 2026 agar berjalan optimal. Ia menyebut anggota DPR siap turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyampaikan kesiapan pemerintah kepada masyarakat.
“Kami punya komitmen untuk menyukseskan haji ini. Bahkan kami siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa tidak ada persiapan yang lebih sistematis dan lebih siap dibandingkan persiapan haji tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa wacana war ticket muncul dalam forum Rapat Kerja Nasional Kementerian Haji dan Umrah pekan lalu. Gagasan ini merupakan bagian dari upaya transformasi tata kelola haji ke depan.
Menurutnya, ide tersebut berkembang setelah dibahas dalam forum internal dan kemudian mendapat perhatian publik. Kemenhaj ingin mencari terobosan agar antrean haji yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun dapat dipangkas.
“[Wacana] ini disampaikan dalam forum Rakernas Kementerian Haji yang digunakan untuk membahas persiapan perhajian di satu sisi, baik itu jangka pendek dan jangka panjang terkait tata kelola perhajian,” ucapnya.
“Kemudian ditangkap oleh wartawan, kemudian berkembang sebagai isu yang berkemajuan, karena semua pihak berpikir bareng-bareng menyampaikan ide masing-masing. Saya pikir ini membuat kebijakan yang maju karena terbuka kami sampaikan ke publik,” tambahnya.
Dengan berbagai opsi yang tengah dibahas, DPR menilai kebijakan ke depan harus mengedepankan keadilan dan akses bagi seluruh calon jamaah, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan kondisi kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
