Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kondisi jalan kabupaten di Kulonprogo masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab setempat. Keterbatasan anggaran membuat perbaikan ratusan kilometer jalan rusak belum bisa tertangani optimal pada 2026.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo mencatat, dari total panjang jalan kabupaten 807,758 kilometer, jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat masih cukup mendominasi. Data sementara menunjukkan jalan rusak ringan mencapai 51,051 kilometer, sedangkan rusak berat menembus 200,32 kilometer.
Keterbatasan APBD 2026 membuat penanganan jalan rusak belum maksimal. Rencana rekonstruksi dan pemeliharaan berkala tahun ini hanya menyasar 4,85 kilometer, ditambah pemeliharaan rutin sepanjang 75 kilometer.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo, Septi Adi mengatakan, sekarang ini jalan kabupaten yang kondisinya rusak masih dalam proses penghitungan. Namun, menurutnya, dari data sementara jalan kabupaten dengan kondisi mantap atau baik dan sedang sepanjang 556,387 kilometer (Km).
"Kondisi jalan kabupaten yang rusak ringan sepanjang 51,051 Km dan rusak berat sepanjang 200,32 Km," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2026).
Artinya di Kulonprogo lebih banyak jalan yang alami rusak berat dibanding rusak ringan. Sedangkan untuk panjang jalan kabupaten di Kulonprogo sendiri mencapai 807,758 Km.
Septi mengaku, dari anggaran 2026 yang ada tidak akan mampu mengatasi jalan kabupaten yang rusak. Total jalan kabupaten yang masih menjadi pekerjaan rumah DPUPKP Kulonprogo di 2026 sepanjang 251,371 Km. "Dari rencana penanganan dan anggaran yang ada untuk menjangkau 50 persen jalan rusak saja belum mampu di 2026 ini," ungkapnya.
Di 2026 rencana penanganan rekonstruksi dan berkala hanya sepanjang 4,85 Km saja. Sedangkan untuk penanganan pemeliharaan rutin hanya 75 Km. Total keduanya menelan anggaran Rp20,65 miliar saja sehingga dia mengupayakan usulan ke pusat dan provinsi untuk membantu penanganan jalan rusak.
"Usulan ke pusat dan provinsi lewat Dana Keistimewaan menjadi langkah untuk mengatasi minimnya anggaran," ujarnya.
Septi mengaku, minimnya anggaran jalan ditambah masih banyaknya jalan rusak membuatnya kelimpungan dalam membagi prioritas. Temasuk merealisasikan keluhan masyarakat terkait jalan rusak pun Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo sangat kelimpungan.
Kondisi APBD 2026 yang minim sedangkan total panjang jalan kabupaten yang rusak mencapai 251,371 Km tersebar di seluruh kapanewon membuat banyak keluhan dari masyarakat masuk. "Laporan jalan rusak dari masyarakat hampi setiap hari masuk kami pusing ngecake dan memenuhi keluhan masyarakat karena kondisi APBD kita seperti itu," katanya.
Pemkab Kulonprogo pun mengupayakan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi, termasuk melalui Dana Keistimewaan, untuk mempercepat perbaikan jalan dan menjawab keluhan masyarakat yang terus berdatangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
