Foto ilustrasi dapur MBG yang dikelola SPPG, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA— Sebanyak 208 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya. Kebijakan tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena sejumlah unit belum memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.
Koordinator Regional BGN DIY, Gagat Widyatmoko, mengatakan penghentian sementara operasional ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh SPPG menjalankan kegiatan sesuai standar operasional yang kini diperketat.
“Standar tersebut meliputi pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berkualitas tinggi, serta penyediaan mess bagi tim inti SPPG agar personel dapat siaga dan berada dekat dengan lokasi operasional,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga menjadi dorongan bagi yayasan mitra BGN agar segera melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan sehingga operasional dapur pemenuhan gizi dapat berjalan lebih aman dan optimal.
“Adapun SPPG yang saat ini dihentikan sementara operasionalnya, termasuk yang berada di wilayah DIY, dapat kembali beroperasi setelah seluruh standar yang ditetapkan telah dipenuhi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BGN untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan program berjalan dengan standar yang semakin baik,” katanya.
Banyak SPPG Belum Kantongi SLHS
Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan masih banyak dapur SPPG di DIY yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
“Harusnya SLHS-nya yang harus dikejar. Ini kan kaitannya dengan kandungan air sebenarnya. Banyak yang bermasalah,” paparnya.
Ia menjelaskan, sebagian dapur belum lolos sertifikasi karena kualitas sumber air yang digunakan masih menjadi persoalan.
“Airnya itu masih banyak yang tercemar bakteri E. coli,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah BGN Regional DIY yang dinilai mulai lebih transparan dalam pengelolaan program. Salah satunya dengan mencantumkan rincian harga bahan pangan serta membuka layanan hotline pengaduan.
“Paling tidak transparansi itu sudah ada, termasuk membuka hotline itu sudah iktikad baik. Berarti kan mereka mau menerima kritik dan masukan,” kata dia.
Ribuan SPPG di Pulau Jawa Juga Dihentikan
Penghentian sementara operasional dapur SPPG tidak hanya terjadi di DIY. Berdasarkan hasil evaluasi nasional yang dilakukan BGN, ribuan dapur SPPG di wilayah Pulau Jawa juga mengalami hal serupa.
Secara keseluruhan terdapat 1.512 unit SPPG di Pulau Jawa yang dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan standar keamanan dan sanitasi yang ditetapkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
