Pusat Rehabilitasi YAKKUM. - ist
Harianjogja.com, SLEMAN — Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, mengunjungi Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) di Kabupaten Sleman, Jumat (17/10/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan kerja sama Indonesia–Australia dalam memperkuat kebijakan dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.
Kegiatan tersebut menyoroti sejumlah inisiatif yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) bersama Bappenas, di antaranya Program INKLUSI dengan kerangka Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Capacity (DIGNITY) serta Program KONEKSI yang berfokus pada riset kebijakan inklusif.
Dalam sambutannya, Kamath menyampaikan apresiasi atas kontribusi PR YAKKUM dan para mitranya, termasuk Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM), dalam mendorong kesetaraan hak penyandang disabilitas di Indonesia.
“Kami ingin menggeser pendekatan dari sekadar inklusi disabilitas menuju kesetaraan disabilitas, dengan menghapus hambatan yang membatasi partisipasi penuh mereka dalam pembangunan. Kolaborasi antara riset dan layanan masyarakat membuktikan bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari tingkat komunitas,” ujar Kamath dalam keterangan tertulis.
Direktur PR YAKKUM, Chatarina Sari, menyebut dukungan Pemerintah Australia berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat desa, memperkuat organisasi penyandang disabilitas, serta memastikan praktik inklusi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak sangat penting agar hasil kerja di tingkat lokal dapat terus berlanjut,” kata Chatarina.
Dalam kunjungan tersebut, Kamath juga berdialog dengan penerima manfaat program dan perwakilan pemerintah desa yang memiliki disabilitas psikososial. Mereka berbagi pengalaman terkait praktik inklusi, advokasi di tingkat desa, dan sinergi antara riset serta kebijakan publik.
Salah satu cerita datang dari Siti Rohayah, Kepala Desa di Kabupaten Kebumen, yang berkomitmen menjaga keberlanjutan kelompok swadaya masyarakat (Self-Help Group/SHG) bagi penyandang disabilitas.
“Kami sudah menerbitkan SK kepala desa dan mulai menganggarkan operasional SHG agar kegiatan tetap berjalan meskipun nanti saya sudah tidak menjabat,” tutur Siti.
Melalui Program INKLUSI, PR YAKKUM menjalankan Program DIGNITY di tujuh provinsi untuk memperkuat organisasi penyandang disabilitas, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, layanan dasar, dan perlindungan dari kekerasan.
Sementara melalui Program KONEKSI, PR YAKKUM bekerja sama dengan University of Sydney mengembangkan One Map for Mental Health Atlas di Kabupaten Kebumen — sebuah platform digital untuk memetakan sumber daya kesehatan jiwa sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti.
Kunjungan ditutup dengan tur fasilitas PR YAKKUM yang mencakup bengkel prostetik, pusat rehabilitasi, layanan anak dengan disabilitas, serta kafe inklusif yang dikelola bersama komunitas lokal.
Kemitraan antara Pemerintah Australia dan PR YAKKUM menjadi bagian dari upaya memperkuat inklusi sosial, kemandirian ekonomi, dan akses setara bagi penyandang disabilitas. Program ini diharapkan menjadi model inklusi berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
