Rapat koordinasi pemantapan petugas pendataan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) Tahun 2025 di Ruang Command Center Pusaka Gemilang, Jumat (8/8/2025). - Ist/dok Prokompim Pemkab Magelang
Harianjogja.com, MAGELANG- Pendataan verifikasi data kemiskinan (VDK) di Kabupaten Magelang dimulai, dengan melibatkan 8.348 ASN sebagai petugas pendataan yang tersebar di 21 kecamatan dan 372 desa/kelurahan.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengatakan pendataan verifikasi data kemiskinan yang melibatkan para ASN ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bahkan baru satu-satunya di Jawa Tengah.
"Karena kami sadar memang membutuhkan data-data yang faktual, dan kami ingin dilakukan secara birokrasi. Jenjangnya ada, prosesnya ada dan terkonsolidir dengan baik," kata Grengseng, dalam rapat di Ruang Command Center Pusaka Gemilang, Jumat (8/8/2025).
Grengseng menekankan bahwa tugas tambahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terjun langsung melakukan VDK, baik secara perorangan atau berkelompok di lokasi yang sudah ditentukan harus dilandasi dengan yang ikhlas tanpa keterpaksaan dan gotong-royong.
Lebih lanjut Grengseng menjelaskan bahwa sekarang ini Pemerintah Kabupaten Magelang sangat membutuhkan data kemiskinan yang valid dan akurat untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah dalam mengambil keputusan yaitu dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
BACA JUGA: Cegah Stunting, Wali Kota Magelang Ajak Warga Jadi Orang Tua Asuh
Salah satunya adalah program bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Melalui verifikasi data kemiskinan ini, Ia berharap agar setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai dengan kondisi secara riil atau dengan kata lain adalah tepat sasaran.
"Hari ini semua desa mengajukan RTLH, trus verifikasi dan validasinya bagaimana, maka pendataan verifikasi data kemiskinan ini sangat penting," ujarnya.
Menurutnya, selama ini pengajuan RTLH masih berbasis dengan usulan dan belum berbasis dengan data dan verifikasi yang akurat. Melalui data kemiskinan ini maka pemerintah bisa tau berapa jumlah RTLH yang harus dibangun, sehingga itu menjadi tanggung jawab Pemda.
"Maka di masa jabatan saya dengan Pak Sahid dalam kurun waktu lima tahun ini kami bisa menyelesaikan berapa banyak RTLH, maka data inilah bisa menjadi tolak ukurnya," ujarnya.
Menariknya, tugas tambahan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang ini dalam melakukan verifikasi data kemiskinan juga akan dilombakan dalam bentuk video pada saat melakukan verifikasi data kepada masyarakat.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno menekankan agar pendataan ini bisa dilakukan secara maksimal oleh rekan-rekan birokrasi atau ASN. Ia berpesan agar tugas tambahan ini bisa dilandasi dengan nilai ibadah.
"Jadi untuk rekan ASN, anggaplah ini sebagai sebuah hiburan sekaligus ibadah, jangan terlalu terbebani. Kerjakan dengan riang gembira namun disertai dengan tanggung jawab," kata Soeharno.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk menyampaikan kepada jajarannya bahwa tugas ini tujuannya untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya, sehingga rencana program pembangunan bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.
Untuk diketahui bersama, dari data yang telah dirilis oleh BPS bahwa kemiskinan di Kabupaten Magelang di tahun 2023 mencapai 10,96 persen kemudian di tahun 2024 turun menjadi 10,83 persen artinya hanya turun 0,13 persen.
"Boleh dikatakan dari 700 orang yang turun menjadi tidak miskin hanya 1 orang, maka ini harus divalidasi apakah betul atau tidak," tegas Adi.
Untuk diketahui bahwa, pelaksanaan VDK ini akan segera dilaksanakan mulai hari Selasa (12/8) untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, sementara untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dimulai pada hari Kamis (14/8) mendatang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Budi Daryanto menjelaskan, pendataan yang dilakukan merupakan bagian dari program verifikasi data penduduk miskin tahun 2025.
Dalam VDK ini, Pemerintah Kabupaten Magelang melibatkan 8.348 ASN sebagai petugas pendataan yang tersebar di 21 kecamatan dan 372 desa/kelurahan.
"Keluarga miskin yang menjadi target verifikasi sebanyak 87.791 rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Para ASN akan mengumpulkan 36 data pokok kegiatan Regsosek serta 12 pertanyaan tambahan," terang Budi.
Pendataan dilakukan secara langsung ke rumah warga dengan metode wawancara digital Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), di mana data dimasukkan langsung ke dalam sistem melalui perangkat elektronik. Progres pendataan dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi https://pusaka-dev.magelangkab.go.id, dan hasil akhirnya dapat diakses masyarakat umum melalui portal https://pusaka.magelangkab.go.id pada menu Progress Data.
Dengan semangat gotong royong yang digaungkan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berharap Satu Data Indonesia dapat benar-benar menjadi landasan kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
