Sosok Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP masuk radar kabinet Prabowo

1 month ago 35

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono termasuk tokoh yang masuk sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto usai dirinya menghadiri undangan di kediaman Presiden Terpilih, kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Sebagai informasi, Presiden Terpilih Prabowo memanggil sebanyak 49 tokoh yang kemungkinan akan ditempatkan di posisi pos kementerian yang telah dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis dalam kabinetnya periode 2024-2029. Mengingat pelantikan Presiden RI 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.

Usai pertemuan tersebut, Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap diminta masuk dalam kabinet untuk kembali menjabat sebagai menteri. “Saya diminta membantu beliau di kabinet yang akan datang. Jadi intinya saya siap membantu beliau untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Trenggono.

Namun, ketika ditanya mengenai kemungkinan jabatan yang akan diembannya di kabinet mendatang, Sakti Wahyu Trenggono enggan mengumumkannya.

Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 3 November 1962 itu, merupakan seorang politikus dan pengusaha. Sakti Wahyu Trenggono saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020 di Istana Negara berdasarkan Keppres Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dirinya menggantikan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka KPK.

Sakti Wahyu Trenggono memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S-1) Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1986. Kemudian, dirinya melanjutkan pendidikan S-2 Magister Manajemen, Institut Teknologi Bandung lulus tahun 2006.

Sebelum berkarier di pemerintahan, setelah lulus kuliah Sakti Wahyu Trenggono memulai kariernya sebagai system analyst di Federal Motor (kini PT Astra Honda Motor) pada 1986-1988, kemudian menjadi Manajer management information system (MIS) di Federal Motor periode 1988-1992, dilansir dari laman Indonesia.go.id.

Sakti Wahyu juga pernah menjabat sebagai General Manager MIS and Business Development Federal Motor Astra Group pada tahun 1992-1995, . Pada 1995, dirinya menjadi Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD/Induk Koperasi Unit Desa.

Pada 2000-2009, Sakti Wahyu Trenggono juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama-Indonesian Tower, perusahaan ini membawahi PT Tower Bersama Infrastruktur, penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 14.000 menara.

Sakti Wahyu pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi pada tahun 2005-2016. Kemudian, Sakti Wahyu menjadi Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama pada tahun 2010-2016.

Pada 2018, Wahyu menjabat komisaris di perusahaan tambang emas Grup Saratoga, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Sejak 2004, Sakti Wahyu menjabat Anggota Dewan Sekolah MBA School Of Business Management ITB.

Sakti Wahyu Trenggono memulai karier politiknya saat bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) di era kepemimpinan Hatta Rajasa pada periode 2009-2014.

Namun sejak 2013, Wahyu tidak lagi aktif di PAN. Pada Pilpres 2019, Wahyu tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Dirinya merupakan pendukung Jokowi sejak di Solo sampai maju Pilkada DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Sebelum menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo. Dirinya dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (25/10/2019).

Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu bertugas mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan mendorong tiga program prioritas, yakni meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan nelayan termasuk salah satunya melalui asuransi dana pensiun atau jaminan hari tua, dan mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri sebagai sumber ekonomi.

Read Entire Article