Foto ilustrasi sekolah rakyat, dibuat menggunakan AI ChatGPT.
Harianjogja.com, SEMARANG—Jumlah sekolah rakyat di Jawa Tengah diperkirakan berjumlah 11 dan mampu menampung 1.075 siswa. Dinas Sosial Jawa Tengah menyebutkan sekolah rakyat itu untuk jenjang SMP dan SMA.
Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur, di Semarang, Sabtu (5/7/2025), mengatakan setidaknya ada 11 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jateng.
Untuk rombongan belajar (rombel), kata dia, jenjang SMP berjumlah sembilan rombel, sedangkan SMA sebanyak 29 rombel.
Ada lima sentra Sekolah Rakyat, yakni Sentra Terpadu Kartini Temanggung yang rencana awal menampung sebanyak 125 siswa SMA dengan lima rombel, Sentra Antasena Magelang menggunakan gedung milik Kementerian Sosial, rencananya menampung 100 siswa SMA dengan empat rombel.
Kemudian Sentra Satria Baturaden, Banyumas, rencananya menerima 50 siswa SMP dalam dua rombel, Sentra Margo Laras Pati sebanyak 100 siswa SMP dalam empat rombel, dan Sentra Terpadu Prof Dr. R Soeharso menampung sebanyak 200 siswa SMA dalam delapan rombel.
"Sekolah Rakyat juga tersebar di Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonogiri," katanya.
BACA JUGA: Kasus Tambang Ilegal, Kapolda DIY Digugat Praperadilan oleh LSM Sapu Jagad Gunung
Ia mengakui belum semua daerah siap membuka Sekolah Rakyat karena masih dalam proses persiapan, terutama infrastruktur.
Selain itu, kata dia, belum semua Sekolah Rakyat di Jateng bisa menampung seluruh jenjang dari SD, SMP, hingga SMA
Menurut dia, rombel dan jenjang pendidikan disesuaikan dengan jumlah lulusan di daerah tersebut.
"Jadi, sesuai dengan peminatan dan anak-anak miskin di daerah itu kebanyakan lulusan SMP atau lulusan SD. Di Temanggung itu lulusan SMP (banyak) jadi masuknya SMK, Magelang SMA, Banyumas SMP, kemudian Pati itu SMP," katanya.
Meskipun demikian, ia memastikan Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi tahun ini sudah lengkap sarana dan prasarana, termasuk tenaga pendidiknya.
"Untuk perekrutan guru menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan jumlah guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat pun bervariasi, bergantung pada rombel," ujarnya.
Ia menjelaskan pihaknya menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan calon siswa, kemudian mereka diverifikasi langsung ke lapangan oleh pendamping sosial.
"Verifikasi dan validasi kan harus, kondisi rumahnya, karena harus difoto rumahnya, kondisi ekonominya kan harus difoto semuanya, datanya harus lengkap. Tidak sembarangan yang lolos itu begitu daftar terus lolos kan tidak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
