Foto ilustrasi work from home, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, SURABAYA—Mulai awal April 2026, suasana kantor pemerintahan di Jawa Timur akan berubah setiap hari Rabu. Aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan bekerja dari rumah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi tanpa mengganggu layanan publik.
Kebijakan ini diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pola kerja empat hari masuk kantor dan satu hari Work From Home (WFH), yakni setiap Rabu. Langkah ini diselaraskan dengan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan energi dari pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, WFH bukan berarti pelonggaran kerja. ASN tetap dituntut menjaga disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas dalam menjalankan tugas.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya di Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, skema WFH dipilih dibanding Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif menjaga produktivitas. Selain itu, bekerja dari rumah memungkinkan dukungan keluarga dalam memantau pelaksanaan tugas ASN.
Pemilihan hari Rabu juga bukan tanpa alasan. Hari tersebut dianggap paling ideal untuk menjaga ritme kerja sekaligus menekan konsumsi BBM tanpa memicu perilaku libur panjang.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan libur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan long weekend,” katanya.
Dari sisi perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jawa Timur menempuh perjalanan sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Dengan satu hari WFH setiap pekan, efisiensi energi diharapkan bisa signifikan.
Meski bekerja dari rumah, pengawasan tetap diperketat. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan memantau kehadiran serta kinerja ASN agar tidak terjadi penurunan produktivitas.
“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Momentum setelah Idulfitri juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh pegawai diminta kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik dan profesional.
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan seluruh layanan publik kembali berjalan normal dalam sepekan ke depan, tanpa adanya penumpukan layanan yang merugikan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
