Kegiatan bersih-bersih di Sungai Code. /Istimewa-Pemkot Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Operasional organisasi, baik sektor swasta, instansi pemerintah, maupun figur otoritas publik, kini perlu menjadikan ekonomi berkelanjutan sebagai pilar.
Ekonomi berkelanjutan tak lagi sekadar wacana kepedulian lingkungan, tetapi menjadi aspek penting keberlangsungan organisasi. Menjawab urgensi ini, Jogja Brand and Business Awards (JBBA) 2026 hadir sebagai panggung kurasi bagi para pembuat pembuat kebijakan dan organisai yang mengintegrasikan prinsip hijau ke dalam kebijakan mereka.
Berdasarkan cetak biru Low Carbon Development Initiative atau Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon oleh Bappenas, penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045. Investasi di sektor berkelanjutan berpotensi menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030, sekaligus menyelamatkan investasi infrastruktur dari ancaman kerugian perubahan iklim senilai miliaran dolar.
.jpg)
Bagi DIY, ekonomi berkelanjutan semakin penting. Penutupan TPST Piyungan yang sempat menimbulkan krisis sampah menjadi bukti bahwa kegagalan mengadopsi ekonomi sirkular berisiko merontokkan sektor pariwisata dan ekonomi domestik.
Selain itu, wilayah hulu seperti lereng Merapi dan pesisir selatan memerlukan pendekatan kebijakan berbasis ekonomi berkelanjutan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas bisnis dan pemerintahan.
Pemimpin Redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono, menyatakan JBBA 2026 dirancang untuk mengampanyekan keberlanjutan di mata para pengambil keputusan.
"Bagi korporasi, ekonomi berkelanjutan adalah strategi bertahan hidup di tengah konsumen yang makin kritis. Bagi instansi pemerintah dan tokoh publik, ini bisa menjadi panduan kebijakan untuk memastikan regulasi yang mereka rilis tidak mewariskan kerusakan ekologis bagi generasi masa depan," ujar Anton Wahyu Prihartono.
Anton menambahkan penilaian JBBA 2026 dilakukan secara objektif untuk menyaring organisasi mana yang benar-benar melakukan transformasi struktural.
JBBA 2026 menetapkan keberhasilan sebuah organisasi, baik korporasi maupun instansi publik, dalam mengadopsi ekonomi berkelanjutan wajib melakukan kebijakan yang secara riil mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan tetap memperhartikan kelestarian lingkungan.
Melalui standarisasi ketat ini, JBBA 2026 diharapkan menjadi panduan bagi seluruh sektor di DIY dan nasional untuk segera bermigrasi menuju model bisnis dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
