Tenaga Kerja. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA–Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit pikap asal India. Kendaraan tersebut direncanakan mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Presiden KSPN, Ristadi, menegaskan program Kopdes semestinya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dalam negeri, terutama warga pedesaan. Menurutnya, kebijakan impor justru berpotensi menggerus peluang industri nasional.
Ia menyoroti kondisi industri otomotif nasional yang tengah melemah akibat turunnya permintaan. Dampaknya, sejumlah perusahaan melakukan pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Atas dasar hal tersebut, kami meminta Presiden Prabowo perintahkan dirut PT Agrinas agar membatalkan impor kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali,” kata Ristadi dalam keterangannya kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).
Menurut dia, pembatalan impor 105.000 pikap India itu bukan hanya menyelamatkan industri otomotif nasional, tetapi juga mencegah PHK serta membuka kembali lapangan kerja. Dengan begitu, manfaat ekonomi program Kopdes Merah Putih dapat dirasakan masyarakat Indonesia, bukan pelaku usaha luar negeri.
Soroti Alasan Impor
Ristadi turut mempertanyakan argumentasi di balik rencana impor tersebut. Ia menilai alasan bahwa industri dalam negeri tidak mampu memproduksi pikap tidak sesuai fakta. Pernyataan Kementerian Perindustrian dan Kadin Indonesia sebelumnya menyebut kapasitas produksi kendaraan nasional mampu mencapai 1 juta unit per tahun.
Selain itu, ia meragukan urgensi spesifikasi kendaraan 4x4 yang akan didatangkan dari India, termasuk klaim harga lebih murah demi efisiensi anggaran. Menurutnya, produk otomotif dalam negeri saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan operasional serupa.
Sebelumnya, Agrinas Pangan merencanakan impor 105.000 unit pikap dari India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. Rinciannya, sebanyak 35.000 unit Scorpio dipasok oleh Mahindra. Sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors India yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.
Kebijakan impor tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, terutama di tengah tekanan yang membayangi industri otomotif nasional sepanjang 2025.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah.
"Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat," ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Isu impor 105.000 pikap India untuk Kopdes Merah Putih ini pun menjadi sorotan luas karena dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan industri otomotif nasional, penyerapan tenaga kerja, serta arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
