Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence - AI
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anak-anak dari pernikahan dini maupun pernikahan siri tetap menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan tidak boleh ada anak yang terlewat hanya karena tidak tercatat dalam sistem administrasi negara.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, RT/RW, hingga pengelola pesantren, untuk memastikan seluruh anak penerima manfaat terjangkau program tersebut.
“Banyak anak-anak balita, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, yang belum terdata dalam sistem kenegaraan. Misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri yang tidak memiliki NIK. Karena itu, kita harus mendata ulang sampai ke tingkat RT agar mereka tetap mendapatkan program makan bergizi,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).
Selain menyasar balita dan ibu hamil, Dadan menjelaskan program MBG juga ditujukan bagi anak-anak usia 0–18 tahun yang putus sekolah. BGN akan memastikan kelompok tersebut tetap mendapatkan asupan gizi melalui berbagai skema layanan.
“Kalau mereka putus sekolah, sebagian akan masuk sekolah rakyat. Bagi yang belum masuk sekolah rakyat, akan kami kumpulkan di satu tempat agar tetap mendapatkan program makan bergizi,” terangnya.
SPPG Bertambah, Penerima Manfaat Meningkat
Dadan memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melayani sekitar 570.000 penerima manfaat.
Seiring berjalannya waktu, jumlah SPPG meningkat signifikan. Hingga 31 Desember 2025, tercatat 19.188 SPPG yang menjangkau 55,1 juta penerima manfaat. Sementara per 19 Januari 2026, jumlah SPPG telah mencapai 21.102 unit dengan potensi melayani sekitar 59 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dadan mengakui pihaknya menerima berbagai masukan terkait pelaksanaan program, mulai dari peningkatan kualitas makanan, keamanan pangan, hingga penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor.
“Program makan bergizi tidak hanya mengejar target jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.
Ia menegaskan BGN berkomitmen terus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh kelompok sasaran, khususnya anak-anak dan ibu sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
