Bangunan dapur MBG di Karangbendo yang belum selesai di bangun, Kamis (15/4). - Harian Jogja/Kiki Luqman.
Harianjogja.com, BANTUL— Rencana pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Karangbendo, Kalurahan Banguntapan, mulai memunculkan dinamika di tengah warga. Meski mayoritas mendukung, sejumlah suara keberatan muncul terkait aspek teknis pelaksanaan.
Ketua RW 02 Karangbendo, Agustinus Edy Krismanto, menegaskan warga pada dasarnya menyambut positif program tersebut karena dinilai membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
“Hadirnya MBG, kita semua sudah sangat mendukung, karena pertama memang program pemerintah yang baik, punya kemaslahatan yang sangat baik, terutama warga kami yang terserap, calon mendapat pekerjaan banyak sekali,” ujarnya, Kamis (15/4/2026).
Ia menyebut harapan warga cukup besar agar dapur MBG segera rampung dan beroperasi. Program ini dinilai telah lama dinantikan karena berpotensi memberi dampak ekonomi langsung.
“Jadi kami sedih ketika justru tidak pada kerja, hadirnya itu sudah ada harapan bahkan kalau mungkin secepatnya segera selesai dan segera berhasil, sehingga masyarakat kami itu memperoleh manfaatnya yang sangat dinantikan,” lanjutnya.
Meski demikian, Edy mengakui adanya keberatan dari sebagian kecil warga. Namun, ia menilai hal tersebut bersifat personal dan bukan penolakan kolektif.
“Sebenarnya ingin menyatakan warga rukun, warga kompak secara mayoritas. Wajar ketika memang ada hal yang kurang mengenakan, tetapi itu bukan karena ada gangguan dalam arti gangguan secara hukum,” katanya.
Ia juga memastikan warga siap terlibat dalam pengawasan operasional dapur MBG, termasuk terkait pengelolaan limbah dan aspek kesehatan lingkungan.
“Kami memang berharap nanti setelah operasional, kami juga ikut mengawasi entah itu IPAL, entah itu kesehatan, sekalipun di luarnya ya, karena kami kan bukan pegawainya,” ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Banguntapan, Basirudin, menegaskan pembangunan dapur MBG akan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apapun yang terjadi tetap jalan dan tidak akan pernah ada apa-apa. Kita ini negara hukum,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan tidak membawa perbedaan pendapat ke arah pelanggaran hukum.
“Yang penting dari pihak warga ataupun dari pihak yang bersangkutan tetap di jalur yang benar. Maksudnya jangan sampai terjadi masalah,” katanya.
Di sisi lain, warga yang menyampaikan keberatan, Dimas Jerry, menegaskan dirinya tidak menolak program MBG, melainkan mempertanyakan kejelasan teknis pelaksanaan.
“Saya tidak menolak MBG, saya mempermasalahkan juknisnya serta ketentuan. Masak ketika masa depan anak saya keganggu saya hanya diam,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sikapnya bukan dilandasi persoalan personal, melainkan murni terkait aspek teknis yang dianggap perlu diperjelas.
“Sekali lagi ini bukan masalah personal antara A dan B, tapi ini soal teknis. Saya merasa benar dan saya meyakini apa yang saya lakukan itu benar. Ini bisa dibuktikan secara valid, bukannya kami merasa paling pintar,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
