Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan bantuan keuangan kepada Ketua PPP Bantul Jumakir. Kiki Luqman
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Bantul. Total ada sembilan parpol penerima bantuan, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran politik sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kantor Bakesbangpol Bantul pada Selasa (5/5/2026), yang turut dihadiri jajaran pemerintah daerah dan perwakilan partai politik. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga sinergi antara pemerintah dan parpol.
Pelaksana Tugas Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk dukungan nyata untuk memperkuat fungsi partai politik di tengah masyarakat.
“Tujuan selanjutnya yakni meningkatkan fungsi Parpol di Kabupaten Bantul dalam mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas melalui pendidikan politik,” katanya saat sambutan penyerahan bantuan, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, dana bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan kaderisasi internal partai, termasuk pembenahan sistem rekrutmen dan peningkatan kapasitas kader melalui berbagai program pendidikan politik.
Selain itu, aspek tata kelola keuangan juga menjadi perhatian utama. Bantuan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi politik.
“Penerima bantauan keuangan Parpol sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026, Bakesbangpol diberikan kepada Sembilan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Bantul berdasarkan Pemilihan Umum Tahun 2024,” jelasnya.
Adapun rincian bantuan yang diterima masing-masing partai cukup bervariasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi penerima terbesar dengan Rp990.708.000, disusul Partai Kebangkitan Bangsa Rp573.246.000, Partai Gerakan Indonesia Raya Rp436.878.000, dan Partai Keadilan Sejahtera Rp386.430.000.
Kemudian Partai Golongan Karya menerima Rp355.038.000, Partai Amanat Nasional Rp262.500.000, Partai Demokrat Rp195.228.000, Partai Persatuan Pembangunan Rp184.896.000, serta Partai Ummat Rp148.254.000.
Menariknya, nilai bantuan tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai pada Pemilu 2024.
“Perincian besaran bantuan keuangan melalui Bakesbangpol Kabupaten Bantul tahun ini naik dari Rp3.400 pada tahun 2025 dan tahun 2026 menjadi Rp6.000 per suara yang sah. Sehingga ada kenaikan sebesar Rp2.600 per suara yang sah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengapresiasi kontribusi partai politik dalam menjaga stabilitas demokrasi di wilayahnya. Ia menilai peran parpol sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawal berbagai agenda pembangunan.
“Mudah-mudahan acara ini akan semakin mendewasakan demokrasi dan kehidupan politik di Kabupaten Bantul. Saya juga mengapresiasi kinerja Parpol di Bantul yang telah aktif di berbagai agenda reformasi demokrasi, sehingga partisipasi masyarakat Bantul terus meningkat,” jelasnya.
Halim berharap, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan partai politik dapat terus terjaga demi menciptakan iklim politik yang sehat dan konstruktif.
“Karena demikian penting dan strategisnya Parpol, maka pemerintah akan terus menerus memperhatikan aspirasi Parpol sehingga negara kita akan dapat membangun demokrasi yang lebih produktif, lebih damai, dan menentramkan kita semuanya,” kata Halim.
Dengan adanya peningkatan bantuan ini, Pemkab Bantul optimistis partai politik dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi edukasi politik, memperkuat kaderisasi, serta menjaga kualitas demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
