Foto ilustrasi Iran vs Amerika Serikat. / Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keras kepada lembaga keuangan global terkait hubungan dengan Iran. Washington menegaskan siap menjatuhkan sanksi sekunder bagi institusi yang masih mendukung aktivitas ekonomi Teheran, terutama di sektor energi.
Dalam pernyataan resminya, otoritas AS menyebut akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk mempertahankan kebijakan “tekanan ekonomi maksimal” terhadap Iran. Langkah ini diambil di tengah mandeknya perundingan langsung antara kedua negara yang belum menghasilkan kesepakatan permanen.
Izin Penjualan Minyak Segera Berakhir
AS juga memastikan tidak akan memperpanjang izin sementara penjualan minyak Iran yang sebelumnya diberikan selama 30 hari sejak 20 Maret. Kebijakan tersebut memungkinkan sekitar 140 juta barel minyak Iran yang tertahan di laut untuk dijual guna meredam lonjakan harga energi global.
Namun, izin tersebut dijadwalkan berakhir pada 19 April dan menjadi sinyal pengetatan kembali sanksi terhadap sektor energi Iran.
Kebijakan ini berkaitan erat dengan eskalasi konflik yang melibatkan AS, Iran, dan Israel. Ketegangan meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz serta menargetkan infrastruktur energi di kawasan Teluk.
Dampak Global dan Lonjakan Harga Energi
Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian dunia karena jalur ini dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas global. Gangguan distribusi memicu lonjakan harga energi secara signifikan dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.
Sejak konflik pecah pada akhir Februari 2026, lebih dari 1.400 korban jiwa dilaporkan, sementara kerusakan fasilitas di Iran ditaksir mencapai ratusan miliar dolar AS.
Meski sempat tercapai gencatan senjata sementara selama dua pekan pada awal April, upaya negosiasi lanjutan belum membuahkan hasil. Salah satu isu utama yang menjadi perdebatan adalah akses dan keamanan di Selat Hormuz.
China Bantah Tuduhan AS
Di sisi lain, China membantah tuduhan telah memasok senjata ke Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa negaranya menjalankan kontrol ketat terhadap ekspor militer sesuai hukum internasional.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan hingga 50% terhadap produk China jika tuduhan tersebut terbukti.
China juga mengkritik langkah militer AS di kawasan, termasuk rencana blokade Selat Hormuz, yang dinilai berpotensi memperburuk ketegangan dan melemahkan gencatan senjata yang masih rapuh.
Iran Siap Tingkatkan Kekuatan Militer
Sementara itu, pihak Iran melalui pernyataan pejabat militernya menyebut belum mengerahkan seluruh kemampuan tempur. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam menyatakan Iran siap mengungkap kekuatan baru jika konflik terus berlanjut.
Pemerintah Iran juga menegaskan kesiapan dari sisi persenjataan, mulai dari rudal, drone, hingga logistik militer untuk menghadapi potensi eskalasi lanjutan.
Seruan Perdamaian
China bersama sejumlah pihak internasional mendorong agar semua negara yang terlibat mematuhi gencatan senjata dan kembali ke jalur diplomasi. Stabilitas kawasan Timur Tengah dinilai sangat krusial, tidak hanya bagi keamanan regional, tetapi juga bagi kelangsungan pasokan energi dunia.
Dengan situasi yang masih dinamis, dunia kini menunggu apakah jalur diplomasi dapat meredakan konflik, atau justru ketegangan akan semakin meningkat dalam waktu dekat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
