Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah membuka blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun guna mempercepat belanja kementerian/lembaga dan mendukung program prioritas nasional.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan untuk kegiatan-kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) yang mendukung UMKM.
BACA JUGA: Apindo Catat Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK
Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan pengurangan kegiatan MICE di kementerian dan lembaga berdampak sampai ke daerah. Sebab MICE dari pemerintah sendiri hampir 60%, sehingga penyedia jasa akomodasi dan hotel-hotel sepi.
Dia mengusulkan kegiatan MICE, yang banyak mendukung UMKM ini harus didorong. Jangan dikurangi, paling tidak sama. Menurutnya efisiensi yang dilakukan pemerintah memotong kegiatan-kegiatan yang berdampak ke masyarakat, sehingga perlu dikoreksi.
"Usul saya pemerintah pusat melakukan refocusing kembali anggaran di semester II," ucap Timotius.
Timotius menjelaskan dampak dari efisiensi sebelumnya dari sisi ketenagakerjaan sudah mengancam 500 an lebih pekerja. Tahun lalu menurutnya ada 1.779 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tahun ini bisa lebih dari industri menengah.
Lebih lanjut ia menyampaikan secara substansi setuju dengan adanya efisiensi anggaran, namun strateginya salah. Memang ada prioritas, kata Timotius, seperti pemotongan perjalanan dinas ke luar negeri. Tapi kemudian kegiatan-kegiatan pemerintah ini yang punya multiplier efek ini juga terpengaruh, seperti MICE.
Menurutnya efisiensi mestinya tidak memotong anggaran yang punya dampak berganda. "Presiden efisiensi 30% nan kurang lebih, tapi kan dengan cara yang salah strateginya," lanjutnya. (Anisatul Umah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
